Cerita Jokowi Soal Menteri Pariwisata Minta Rp 7 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut peluang pariwisata Indonesia sangat besar. Apabila digarap sungguh-sungguh bisa menyumbangkan devisa terbanyak dibanding sektor lain. Hal ini dikatakan Jokowi dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI di Puri Agung Convention Hall Jakarta, Senin malam, 11 Februari 2019.

Baca: Respons Jkowi Saat Mendapat Gelar Bapak Pariwisata Nasional

"Peluang pariwisata kita sangat besar sekali. Indonesia masuk 6 besar negara terindah di dunia,  kemudian masuk 10 besar negara yang wajib dikunjungi," kata Jokowi sembari menegaskan bahwa penghargaan itu menjadi brand dan modal bagi pariwisata Indonesia.

"Ini brand yang tinggal kita garap agar pariwisata bisa memberikan devisa paling banyak. Devisa pariwisata sudah mencapai 16 miliar dolar AS, sudah mengalahkan kelapa sawit, mengalahkan CPO. Sekarang sudah paling tinggi," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengguratkan tinta pada lukisan dalam acara "Satu Arah untuk Indonesia Maju" di Ballroom Hotel Pullman Central Park, Jakarta pada Senin malam, 11 Februari 2019. Jokowi ikut mengguratkan tinta pada lukisan dalam acara lelang lukisan karya seni lintas generasi. Dok. Istimewa

Presiden mengaku pernah menyampaikan kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya terkait dengan besaran anggaran untuk promosi. "Saya pernah menyampaikan ke Menpar sebenarnya butuhnya berapa sih untuk promosi. Pak Menpar minta Rp 7 triliun dari sebelumnya Rp 1 triliun. Enggak apa-apa sebenarnya, tapi pertanyaannya produknya sudah siap belum, saya lihat destinasinya belum siap," kata Jokowi mengungkapkan.

Oleh karena itu, Jokowi minta Kementerian PUPR untuk konsentrasi menggarap 4 destinasi pariwisata prioritas dari 10 Bali Baru yang sedang dikembangkan dari sisi infrastruktur. Sebanyak 4 destinasi pariwisata prioritas yang dikonsentrasikan untuk dibangun infrastruktur pendukungnya itu adalah Mandalika, Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur.

Presiden menegaskan infrastruktur dibangun besar-besaran tahun ini karena juga terkait dengan pengembangan pariwisata termasuk ketersediaan pasokan listrik. Ini sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang merata atau berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Tidak Jawa sentris tapi Indonesia sentris," katanya.

Menurut Jokowi, yang harus dilakukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekadar mendapatkan return ekonomi atau politik yang besar. Sebab jika dihitung secara politis dan ekonomi, lebih menguntungkan jika membangun Pulau Jawa saja dengan penduduk 149 juta jiwa dari 260 juta penduduk di seluruh Tanah Air.

Selanjutnya beli pesawat khusus....

• 1
• 2
• Selanjutnya